28 Juni 2022 s.d 30 Juni 2022
Wisma DPR RI Griya Sabha Kopo

Hadirnya Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Perpres 16 tahun 2018, serta Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan barang/Jasa melalui Penyedia, maka terdapat pengembangan dan penyesuaian dari sistem aplikasi SPSE yang harus dilakukan update/upgrade ke versi yang sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu SPSE versi 4.5, sehingga dibutuhkan pemahaman teknis oleh para pelaku pengadaan. Dengan menggunakan SPSE versi 4.5 artinya kita telah mengikuti aturan yang berlaku dan perubahan ini tentunya harus dibarengi dengan pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan dalam menggunakan SPSE versi 4.5 agar proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Setjen DPR RI dapat berjalan lancar dan baik. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Salah satu proses pengadaan dilakukan melalui penyedia yaitu pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. Pelaksanaan pemilihan penyedia menggunakan metode Tender/Seleksi, E-purchasing, pembelian melalui toko daring, penunjukan langsung, pengadaan langsung, dan tender cepat. Banyaknya metode tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut dalam bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan kapasitas para pelaku pengadaan (Tim LPSE/Pengelola LPSE, KUKPBJ, Pokja Pemilihan, PPK/Staf PPK, Pejabat Pengadaan) untuk dapat menyiapkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pelatihan/bimtek terkait Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.5 sangat dibutuhkan bagi para pihak yang terlibat dalam penggunaan sistem ini karena SPSE versi 4.3 yang saat ini masih digunakan di Setjen DPR RI tidak akan mendapat dukungan lagi dari LKPP karena sudah diwajibkan untuk segera beralih ke SPSE versi 4.5. Pengadaan secara elektronik di Indonesia menjadi salah satu langkah Transformasi Digital untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 4.5, telah mengalami beberapa perubahan dan penambahan fitur serta telah disesuaikan dengan peraturan pengadaan terbaru, sehingga akan lebih mendukung pelaksanaan pengadaan pada tahun anggaran 2022.

Galeri Foto